Klikdua – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf dengan dukungan Kemendikbudristek, menuai kritik tajam dari Koordinator Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat ( JAS-MERAH) M. Reza Syadik. (15/05/25)
Program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu itu dinilai tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan secara struktural. Selain itu, kehadirannya menimbulkan tumpang tindih peran kelembagaan, yang dinilai memboroskan anggaran negara di tengah narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah.
Menurut Reza, Sekolah Rakyat mencerminkan kaburnya fokus Kementerian Sosial yang semestinya berkonsentrasi menangani kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan jaminan sosial. Sebaliknya, Kemensos justru menjalankan program pendidikan, yang secara konstitusional merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud).
“Pendidikan adalah mandat Kemendikbud. Lalu, apa gunanya Kemendikbud jika tugasnya terkesan kini diambil alih Kemensos?”
Alih-alih memperkuat peran Kemendikbud atau mendukung inisiatif pendidikan alternatif berbasis komunitas, Saifullah Yusuf dinilai justru menduplikasi peran dan menciptakan program yang tidak menyentuh akar masalah.
“Sekolah Rakyat ini lebih mirip proyek karitatif. Sekilas terlihat solutif, tapi mengaburkan kenyataan bahwa kemiskinan itu sistemik. Yang dibutuhkan rakyat adalah perubahan struktural, bukan sekadar belas kasihan.”
Kritik juga diarahkan pada tumpang tindih peran antara Kemensos dan Kemendikbud, yang dinilai dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan akuntabilitas publik.
“Saat Kemensos sibuk mengurus sekolah, siapa yang menjamin pemberdayaan ekonomi keluarga miskin di Indonesia, distribusi bantuan sosial, atau pemulihan komunitas rentan?
Reza secara tegas meminta Presiden untuk mengevaluasi total program Sekolah Rakyat, sebab diduga ada yang tidak beres, copot Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dari jabatannya. Keduanya dianggap gagal memahami persoalan sosial secara utuh dan diduga lebih mementingkan proyek citra ketimbang solusi jangka panjang dalam menjawab problem-problem kemiskinan.
“Rakyat tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh keadilan sosial. Copot Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo, bila tidak fokus pada program pengentasan kemiskinan secara subtansial”.
Reza menekankan bahwa kebijakan sosial ke depan harus dibangun atas dasar partisipasi rakyat, yang didalamnya ada penguatan komunitas, serta strategi yang membongkar ketimpangan struktural, bukan sekadar proyek tambal sulam.
Ini menjadi kritik terhadap kebijakan Kemensos, ini akan menjadi hal perdana dalam konsolidasi nasional yang perlu di suarakan sekaligus dipertanyakan didepan kantor Kemensos dan Istana Negara, untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak peka pada konteks mengentasakan kemiskinan di Indonesia, paling tidak programnya bermutu secara subtansi dong. (***)