Klikdua, Halsel – Menjelang Lebaran, ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) masih berjuang mendapatkan hak mereka. Anggaran pembayaran gaji PTT yang dikabarkan mencapai Rp12 miliar belum juga tersalurkan secara maksimal. Sementara itu, pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga menjadi sorotan, terutama di Dinas Kesehatan.(27/03)
Keluhan datang dari para guru PTT yang belum menerima gaji mereka hingga saat ini, meskipun telah dijanjikan pembayaran sebelum Lebaran. Beberapa tenaga pendidik yang ditemui mengaku telah menunggu berbulan-bulan, namun hingga kini hak mereka tak kunjung diberikan.
Selain itu, pemotongan THR P3K juga menuai protes. Pemotongan ini bervariasi, dengan sebagian P3K mengaku kehilangan Rp1,5 juta, sementara yang lain dipotong sekitar Rp900 ribu tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini semakin membebani mereka yang sudah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Situasi ini memicu reaksi keras dari DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan. Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, menegaskan bahwa Bupati Bassam Kasuba harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami mendesak Bupati segera mengambil tindakan tegas! Hak para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap penderitaan pegawainya sendiri,” tegas Bung Harmain.
DPC GPM Halsel juga menegaskan bahwa pemotongan THR tanpa kejelasan adalah tindakan yang melanggar hak pegawai. Mereka meminta agar Pemda Halsel segera memberikan transparansi terkait pembayaran gaji PTT serta dasar dari pemotongan THR P3K yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Selain meminta kejelasan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, GPM Halsel juga mendesak Bupati Bassam Kasuba untuk segera merespons dan memastikan bahwa pembayaran gaji serta THR berjalan sesuai aturan.
“Kami tidak butuh janji-janji lagi! Para pegawai ini bekerja untuk masyarakat, tetapi malah diperlakukan tidak adil. Jika pemerintah tetap bungkam, kami akan turun ke jalan untuk menuntut hak mereka!” ujar salah satu anggota GPM Halsel dengan nada geram.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemda Halsel, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Kesehatan terkait keterlambatan pembayaran gaji PTT dan pemotongan THR P3K.(opal/red)
