Klikdua, Halbar – Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat DKI Jakarta melontarkan kritik tajam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat. Kritik ini muncul akibat sikap diam DPRD dalam berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, mulai dari pemindahan Rumah Sakit Pratama hingga dugaan keterlibatan dalam memuluskan jalan masuk perusahaan yang diduga hanya menguntungkan segelintir elite.(22/03/2025)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya penyimpangan keuangan di tubuh DPRD Halmahera Barat dengan total kerugian negara mencapai Rp645.908.025,00. Rinciannya meliputi:
1. Rp572.308.025,00 berasal dari realisasi perjalanan dinas yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah.
2. Rp73.600.000,00 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang hingga kini belum dikembalikan ke kas daerah.
Temuan ini menambah panjang daftar persoalan yang melibatkan DPRD Halbar, memperkuat dugaan praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pemindahan Rumah Sakit Pratama. Keputusan ini dinilai melanggar aturan dan merugikan ribuan warga Loloda. Ironisnya, DPRD yang dulu lantang menolak pemindahan ini kini memilih bungkam.
Ketua Semaindo Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai sikap diam DPRD ini tidak masuk akal.
“Mereka tahu pemindahan RS Pratama adalah kejahatan besar, tetapi mereka memilih diam, Mengapa? Apa yang mereka dapatkan dari kebijakan ini?” tegas Sahrir.
Lebih jauh, ia menyoroti nasib 9.191 jiwa warga Loloda yang seakan diabaikan oleh para wakil rakyatnya sendiri.
“Orang Loloda tidak dianggap penting oleh DPRD, Mereka ada hanya untuk kepentingan elite, bukan untuk rakyat. Jangan lagi berharap pada DPRD yang kalian pilih, mereka tidak peduli dengan kalian” tambahnya.
Tak berhenti di situ, DPRD Halbar juga diduga terlibat dalam melancarkan jalan masuk bagi perusahaan seperti PT. TUB dan Geo Dipa ke wilayah Halmahera Barat. Keberadaan perusahaan ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat, namun anehnya DPRD justru terkesan mendukung penuh.
“DPRD lebih sibuk memuluskan jalan bagi perusahaan daripada membela kepentingan masyarakat! Mereka diam saat rumah sakit dipindahkan, tapi sangat aktif saat urusan perusahaan. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap rakyat” kata Sahrir geram.
Atas berbagai dugaan tersebut, Semaindo menyampaikan beberapa tuntutan tegas, di antaranya:
1. Kejari Jailolo segera memeriksa Sekretaris DPRD dan anggota DPRD yang terlibat dalam skandal anggaran serta penyalahgunaan kewenangan.
2. Polres Halmahera Barat menyelidiki lebih lanjut dugaan permainan anggaran dan keterlibatan DPRD dalam mendukung perusahaan tertentu.
Semaindo menegaskan bahwa Halmahera Barat tidak boleh menjadi ladang korupsi dan permainan elite politik. DPRD harus diusut, skandal anggaran harus dibuka, dan masyarakat harus mendapatkan keadilan.
“Halmahera Barat butuh pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan yang hanya diam ketika kepentingan rakyat diinjak-injak,” tutup Sahrir.
Hingga berita ini dipublikasikan, DPRD Halmahera Barat belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan oleh Semaindo. (Opal)
