Klikdua, Ternate – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Kasiruta (AMUK) menggelar aksi damai di depan Kantor RRI Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, pada 21 Maret 2025. Mereka datang membawa harapan besar: mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) untuk memperbaiki akses jalan, pendidikan, listrik, serta kesejahteraan ekonomi di Pulau Kasiruta.
Pulau Kasiruta, yang terdiri dari dua kecamatan, Kasiruta Timur dan Kasiruta Barat, dua kecamatan ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan dengan hasil bumi unggulan seperti cengkeh, pala, dan kopra. Namun, di balik kekayaan alamnya, masyarakat setempat masih bergulat dengan berbagai keterbatasan. Akses jalan yang belum memadai, pendidikan yang belum merata, jaringan listrik yang minim, hingga sulitnya akses transportasi laut menjadi masalah yang terus membayangi kehidupan sehari-hari warga.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah mandeknya pembangunan jalan penghubung antara Kasiruta Timur dan Kasiruta Barat. Dari total 20 kilometer yang direncanakan sejak 2020, baru 13 kilometer yang rampung.
“Jalan ini seharusnya sudah selesai sejak lama, tetapi hingga sekarang masih terbengkalai. Tanpa akses yang layak, biaya transportasi naik dan harga jual hasil bumi masyarakat pun terdampak,” tegas Iksan, Koordinator AMUK.
Menurutnya, jalan yang belum selesai ini mempersulit petani dan nelayan dalam mendistribusikan hasil panen ke pasar. Akibatnya, harga jual hasil bumi menurun karena tingginya biaya transportasi.
Selain infrastruktur jalan, akses pendidikan menjadi perhatian serius dalam aksi ini. Di banyak desa di Kasiruta, tidak ada sekolah menengah atas. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan harus menyeberang ke pulau lain, sebuah tantangan besar bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Banyak anak putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan di luar pulau. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan SDM, maka pendidikan di Kasiruta harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Iksan.
Di tengah kemajuan teknologi, sebagian besar desa di Kasiruta masih bergantung pada genset untuk penerangan. Biaya operasional yang tinggi membuat warga harus berhemat listrik, bahkan banyak yang hidup dalam gelap saat malam tiba. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.
“Tanpa listrik yang stabil, anak-anak sulit belajar pada malam hari, dan para pelaku usaha kecil juga kesulitan berkembang. Ini masalah yang harus segera diselesaikan,” tambahnya.
Selain infrastruktur darat, keterbatasan transportasi laut juga menjadi keluhan utama masyarakat Kasiruta. Kapal yang melayani rute ke dan dari Kasiruta masih sangat terbatas. Banyak warga yang kesulitan bepergian untuk keperluan ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan.
“Kami butuh lebih banyak kapal dan jadwal keberangkatan yang teratur agar masyarakat tidak terisolasi,” tegas salah satu peserta aksi.
Dalam aksinya, AMUK menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Halsel:
1. Segera Tuntaskan Pembangunan Jalan di Pulau Kasiruta
2. Distribusikan jaringan Listrik ke seluruh desa yang ada di Pulau Kasiruta
3. Perbanyak Rute Transportasi Laut (Kapal) Di Pulau Kasiruta
4. Perhatikan Pendidikan di Pulau Kasiruta
5. Naikan Harga Pala. Cengkeh dan Kopra.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Halsel. Namun, warga berharap aksi ini menjadi pemicu perubahan nyata bagi Kasiruta, agar pulau yang kaya sumber daya ini tidak terus tertinggal dalam pembangunan.
“Ini bukan sekadar protes, tapi upaya kami untuk memastikan hak-hak warga Kasiruta dipenuhi,” tutup Iksan. (opal)
