Klikdua – Halsel, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 2 (dua) Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila berkomitmen menanggung biaya kuliah bagi Mahasiswa asal Halmahera Selatan.Kamis/17/10/24
Komitmen ini didasari kepedulian terhadap generasi muda yang banyak putus ke perguruan tinggi karena terganjal biaya. Karena itu, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Rusihan-Muhtar akan bekerja sama dengan pihak Universitas, sehingga orang tua tidak lagi menanggung biaya kuliah.
“Saya bersama Pak Muhtar Sumaila telah berkomitmen untuk membiayai kuliah mahasiswa asal Halmahera Selatan,” kata Rusihan saat berkampanye di Desa Wosi, Kecamatan Gane Timur, Selasa (15/10) malam.
Rusihan bilang, pembayaran biaya kuliah setiap semeater besaranya kurang lebih Rp 2 Juta hingga Rp 4 Juta, maka pemerintah daerah hanya membutuhkan anggaran Rp 40 miliar lebih untuk biaya tersebut.
Menurutnya, jumlah tersebut masih bisa diatasi dengan APBD Halmahera Selatan yang mencapai Rp 2,8 Triliun pertahun.
Selain biaya kuliah gratis, Putra Makayoa satu-satunya di Pilkada Halsel itu mengatakan, pihaknya berkomitmen mengangarkan BOSDa bagi sekolah dibawah naungan dinas Pendidikan Halsel.
“Untuk Sekolah SD dan SMP ada dana BOSDa atau disebut BOS daerah, karena sering terjadi di sekolah-sekolah ada siswa yang tidak menerima dana BOS maka kami bakal membijaki dengan menggunakan APBD,” terangnya.
Tak hanya itu, pelayanan kesehatan gratis juga masuk dalam prioritas Rusihan-Muhtar jika terpilih. Bahkan program lanjutan Usman Sidk yakni memberangkatkan umroh bagi Imam dan tokoh agama juga masuk program keagamaan keduanya.
Tak ayal, waisat regi ke Yerussalem bagi Pendeta juga disebut dalm program tersebut.
Selain itu, Rusihan-Muhtar juga bakal mengaggarkan alokasi dana desa sebesar Rp 1 Miliar melalui APBD untuk membiayai insentif Imam, badan saraah dan pendeta bersama majelisnya. Anggaran itu juga untuk membayar insentif perangkat desa, BPD, guru ngaji, dan juga kegiatan PKK, majelis, dan juga kepemudaan.
“Ini komitmen kami untuk pemerataan keadilan kepada sumua. Kalau PNS terima gaji tiap bulan, perangkat desa, BPD dan lainya juga terima tiap bulan,” tandasnya.
Rusihan mengatakan, kebijakan penambahan anggaran dana desa Rp 1 miliar untuk seluruh desa melalui APBD ini dilakukan agar dana desa tranfer dari pusat sebesar Rp 1 Miliar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa.
Selain itu, program infrastruktur lainya juga jadi prioritas keduanya, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perbaikan pelayanan jaringan telekomunikasi. (Fik/A)