Klikdua, HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), terus mengintensifkan upaya pencegahan penurunan stunting guna mewujudkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yaitu Halbar Sehat.
Dalam kesempatan ini, Pemkab Halmahera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap I bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Halbar, Jum’at 12/07/2024.
Kadis P2KB kabupaten Halbar, Rosfintje Kalengit, mengatakan, di Halmahera Barat ada 7000 lebih keluarga yang berisiko stunting yang harus dicegah. Menurutnya, dari 7000 sekian jika tidak melakukan pencegahan akan menimbulkan stunting-stunting yang baru.
“Karena dari 7000 sekian jika kita tidak melakukan pencegahan maka akan timbul stunting-stunting yg lain, ” ujarnya.
Langkah mencegahnya kata Rosfintje harus dimulai dari remaja melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang sudah dibentuk oleh P2KB Kabupaten Halmahera Barat.
“Untuk pencegahan awal kita sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak remaja, agar mereka bisa mengontrol anak dalam pergaulan sehari hari, ” pungkasnya.
Selain itu, ada juga pusat informasi dan konseling Remaja dengan programnya adalah genre atau generasi berencana.
“Melalui Genre ini anak-anak kita kumpulkan untuk memberikan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, karena jika salah dalam pergaulan berarti risikonya terjadi kehamilan yang reproduksinya belum siap, ekonomi belum siap, sehingga berpengaruh pada tingkat perceraian yang lebih tinggi, ” terangnya.
Lanjutnya, jadi untuk keluarga yang berisiko stunting maka intervensinya dilakukan secara konvergensi dengan OPD terkait. Misalnya, masalah air bersih, jamban domainnya ada Dinas PU sedangkan untuk pendidikan Domainnya ada di Dinas Pendidikan.
Sementara Ketua TP- PKK Meri Popala Uang, mengatakan dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting semua kegiatan harus dikoordinasikan dan melibatkan stakeholder di tingkat tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa.
Sekadar diketahui, rapat koordinasi AKS ini melibatkan Kepala Puskesmas Jailolo, Puskesmas Kota, Puskesmas Sahu, puskesmas balisoang, puskesmas Sahu timur , Puskesmas Akelamo dan Puskesmas Gulao Kusuma untuk segera menangani 22 kasus berdasarkan aksi intervensi pada Juni lalu.
Bukan hanya itu, satgas provinsi turut dihadirkan guna mempresentasikan persiapan untuk mencegah 22 kasus yang sasaranya anak balita agar segera diatasi dan memberikan pelayanan. (Red)
