KlikDua.Com, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara menggelar paripurna dalam rangka pembentukan panitia kerja (Panja) LHP laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Malut tahun 2023.
Ketua DPRD Malut Kuntu Daud saat dikonfirmasi wartawan, Senin (03/06/2024) mengatakan, pada saat penyampaian LHP oleh BPK pada pekan kemarin, ada bebera catatan temuan dengan nilai hampir ratusan miliar rupiah yang tidak dipetanggung jawabkan.
“nilai temuan ini apakah masalah asset, atau belanja belum diketahui, untuk itu saya minta kepada Panja LHP yang baru dibentuk ini segera telusuri,” ujarnya.
Kuntu mengaku, perikat WDP dari BPK atas LKPD Pemprov Maluku Utara tahun 2023 ini, dan menimbulkan banyak temuan karena tata kelolah pemerintahan yang buruk, dengan gonta-ganti pejabat.
“saya kira salah satu penyebabnya ganti-ganti pejabat sehingga berdapak pada pengelolaan keuangan,” katanya.
Politisi PDIP itu meminta kepada Panja LHP yang baru dibentuk menulusi lebih dalam atas permasalahan tersebut dengan menghasilkan rekomendasi pada pemerintah.
“saya harap utusan dari masing-masinf frkasi tergabung dalam Panja ini, dapat menulusuri lebih dalam terkait dengan masalah pada LKPD Pemprov Malut terdapat temuan,” pungkasnya.(ril/FM)
