DARUBA – KlikDua.Com, Kabupaten Pulau Morotai telah masuk dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
Setidaknya ada tiga destinasi wisata yang menjadi target prioritas pengembangan jangka panjang. Tiga destinasi tersebut yaitu Pulau Galo-Galo Kecil, Pulau Dodola, dan kawasan Mangrove Desa Daruba Pantai. “INTP-nya sudah masuk di dalam finalisasi drafnya yang ditandatangani oleh Presiden.
Jadi beberapa waktu lalu Kemenparekraf meminta Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk mengusulkan lokasi prioritas, atau beberapa lokasi yang nanti dijadikan sebagai penyusunan master plan. Lokasi tersebut diantaranya Pulau Dodola, Pulau Galo-Galo Kecil, dan wisata buatan antara Gotalamo dengan Daruba Pantai di wilayah mangrove,” kata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dispar Pulau Morotai, Muksin Soleman, Senin (18/3/2024).
“Wisata buatan antara Gotalamo dengan Daruba Pantai di wilayah mangrove itu rencana juga oleh pemerintah daerah sebagai WFC III,”
tambahnya, Terkait program tersebut, lanjut dia, Dispar Morotai sudah menyiapkan data awal yang diminta oleh Kemenparekraf. Salah satunya adalah persiapan lokasi prioritas.
“Kemudian nanti ditentukan juga di mana lokasi prioritas ini juga nanti, harus menjamin lahannya itu klir. Saat ini kalau Dodola memang pemerintah lagi kelola, jadi lahannya aman. Tapi Galo-Galo Kecil ini statusnya belum kita cek, camat, maupun pemerintahan, terkait dengan status lahan. Kemudian Gotalamo ini masuk di wilayah mangrove juga, nah ini butuh dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan, pembangunan wisata di kawasan mangrove. Karena ini semua, tujuan untuk pengembangan pariwisata kedepan,” katanya.
Menurutnya, dokumen perencanaan master plan ini disusun selama 10 tahun kedepan.
“Lokus-Lokus tadi bakal disusun masa plan-nya sehingga nanti setelah dokumen itu jadi, bakal dibangun selama 10 Tahun, dan Dodola ini jadi konsen, pariwisata di Morotai,” tukas Muksin.
Baginya, pembangunan pariwisata perlu mendapat dukungan semua pihak, terutama dari aspek pembiayaan mulai dari Kementrian, dan Pemerintah Provinsi.
“DPP ini bukan prodaknya Pemerintah Daerah sini, tapi DPP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Sehingga harus ada kolaborasi, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, harus bersama-sama untuk bagaimana membangun,” pungkas Muksin. (fay/FM)
