Klikdua.com
SOFIFI – Meminimalisir proses tender proyek di Pemerintah Maluku Utara agar tidak terjadi penyelewengan oleh pejabat, maka komisi pemberantasn Korupsi (KPK) akan memantau seluruh kegiatan tender proyek di Pemprov Malut pada tahun anggaran 2024 berjalan.
Plt Kepala BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara Abdul Farid Hasan, mengatakan, jadi adanya konsen batas waktu OPD-OPD lingkup Pemprov melakukan pengisian RUP ke SIRUP sampai pada 31 Maret nanti karena menjadi atensi Korsupgah KPK atau tim pencegahan. “Makanya mau kami (BPBJ) OPD-OPD jangan terlambat pengisian RUP ke SIRUP, sehingga proses tender paket pekerjaan lebih cepat jalan, maka proyek seperti konstruksi bisa dikerjakan lebih lama,” katanya, Jumat (19/01/2024) lalu.
Menurut Abdul, jika pekerjaan satu proyek fisik itu lebih lama maka kualitas pekerjaan juga hasil bagus. Karena konstruksi ini pekerjaan yang membutuhkan waktu. “ Jika tender paket dipercepat dan pemenangnya juga dapat cepat, berkontak dan kemudian kontrak pekerjaan semakin lama itu semakin bagus,” ujarnya.
Lanjutnya, namun jika tender paket proyek ini misalnya dilakukan pada Mei, maka waktu pekerjaan konstruksi sangat mepet dilapangan, apalagi pekerjaan kontrak tahun tunggal. “Jadi paket proyek konstruksi tahun ini semua berkahir pada akhir Desember,” jelasnya.
Dia menambahkan, ini juga belajar dari pengalaman tahun kemarin, jika terjadi keterlambatan tender maka pelaksana akan menjadi terlambat. “Maka akhir tahun juga pekerjaan akan tak selesai, kemudian akan timbul masalah baru lagi. Sehingga ini menjadi salah satu ikhtiar kami adalah mempercepat proses tender paket,” pungkasnya
Sementara itu, mendalami kasus suap proyek dan perizinan dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2 pekan ini marathon memeriksa semua pejabat dan eks pejabat Pemprov Malut.
Lembaga antirasuah itu bahkan telah memeriksa dua orang saksi berlatar politisi yakni Bendahara DPC Partai Geridra Halsel Eliya Gabrina Bachmid dan Zaldy H. Kasuba. Zaldy lebih dulu diperiksa pada, Rabu (17/1/2024), sedangkan Eliya sehari setelah Zaldy.
Informasi diterima, Eliya yang tercatat sebagai caleg DPRD Halsel sudah diperiksa dua kali oleh penyidik KPK di Mako Brimob Polda Maluku Utara. Ia diperiksa sebagai kontraktor yang menangani proyek saat AGK menjadi gubernur.
Eliya juga merupakan ipar dari Ketua DPD Gerindra Malut, Muhaimin Syarif yang rumahnya ikut disegel KPK beberapa waktu lalu. Eliya juga kontraktor yang dikenal dekat dengan istri AGK, Faoniah Djauhar.
Politikus muda itu dimintai keterangan bersama tiga kontraktor lainnya, yaitu Said Kasuba, Muhammad Nur Usian, dan Ismid Bachmid, kakak kandung Eliya.
Sedangkan Zaldy H. Kasuba merupakan calon anggota DPRD Halmahera Selatan nomor urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertarung di dapil V juga diperiksa sebagai kontraktor proyek.
Selain Eliya dan tiga koleganya sesama kontraktor, KPK juga memeriksa sembilan saksi lainnya. Salah satunya Bendahara Dinas Kesehatan Maluku Utara, Nurafni yang juga istri salah satu Kasubag di DPRD Maluku Utara. (red/FM)
