Klikdua.com
SOFIFI – Kinerja beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, lantaran tidak Produktif.
Terutama pada SKPD pendongkrak pendapatan asli daerah harus dievaluasi kinerjanya, pasalnya Fraksi PAN DPRD Malut melihat SKPD tersebut tidak memiliki target.
“ Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan tentang kinerja perangkat daerah yang tidak maksimal, terukur serta tidak memiliki target dan tidak terealisasi dengan nyata di masyarakat, dalam kesempatan ini. Kami minta kepada Gubernur agar dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah secara terukur dan nyata,” Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PAN Ibrahim M Saleh baru-baru ini.
Menurutnya, disisa waktu ini, dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. “Kami berharap diakhir pemerintahan ini dengan Khusnul khatimah, tidak ada masalah yang ditinggalkan, untuk itu kebijakan yang diambil juga harus penuh pertimbangan yang matang dan terukur,” harapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu juga meminta pada Gubernur Maluku Utara agar menyesuaikan utang pemerintah provinsi baik ke pihak ketiga maupun utang ke kabupaten/kota. “kemungkinan adanya hutang baru, agar menjadi perhatian serius untuk diselesaikan,” harapnya.(ril/FM)
