JAILOLO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Halmahera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 untuk Pengawasan Kelurahan Desa (PKD) se-Halbar.
Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Hotel D’hoek Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Rabu (27/12/2023).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Sumitro Muhamadia mengatakan, selaku jajaran pengawasan tingkat kecamatan, tentu punya andil dalam menentukan hajatan demokrasi yang damai dan nyaman.
“Bapak ibu yang menentukan demokrasi pada tanggal 14 Februari karena kalian yang duduk paling ujung,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap, seluruh pengawas kecamatan se-Halbar menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang sudah dijelaskan dalam peraturan Peraturan Bawaslu.
“Dalam menjalankan kewajiban Pedoman yang diajarkan itu jangan keluar dari norma. Kalau keluar akan benturan dengan hal etik, bahkan ada pidananya,” tegas Sumitro.
Tahapan pemilu 2024 sudah berlangsung kurang lebih empat pekan lamanya, dimana waktu tersebut tentu potensi terjadi pelanggaran, sehingga pencegahan melalui pengawasan diharapkan.
“Kita sudah masuk 30 hari sampai hari H. Modus peserta pemilu semakin canggih makanya kita sebagai pengawasan harus dilakukan yang baik sebagai tugas tugas kita,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Halbar, Nimrot Lasa menegaskan, Pengawasan Kelurahan/Desa merupakan ujung tombak dalam pesta demokrasi. Untuk itu, peran penyelenggara pengawasan tingkat kecamatan mampu mencegah unsur pelanggaran yang nantinya terjadi.
“PKD adalah garda terdepan Bawaslu, di masa kampanye adalah masa perjuangan, berjuang melawan Isu SARA,melawan money politik,” sebutnya.
Selain Itu, bekali kapasitas selaku petugas pengawasan di lapangan dengan regulasi sebagai pedoman dalam melihat berbagai problematika berlangsungnya pemilu.
“Teman-teman harus mampu memahami pasal yang dijelaskan agar bisa mengukur pelanggaran di lapangan nanti,” tandasnya. (ais)
