Klikdua.com
SOFIFI – DPRD Maluku Utara meminta Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk memperjelas besaran nilai anggaran yang bakal di geser diakhir tahun anggaran 2023.
“ Kami belum dapat informasi angka pasti itu soal besaran pergeseran anggaran,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Sahril Taher saat ditemui wartawan, kemarin.
Sahril mengatakan, Pemprov Maluku Utara sejauh ini belum menjelaskan secara pasti besaran anggaran tersebut yang akan digeser saat ini, meski dalam perencanaan APBD perubahan kemarin sebesar Rp 3 triliun lebih.
Menurutnya, bahkan informasi pelaksanaan anggaran di Pemprov Maluku Utara saat ini sudah memakai Pergub, karena tak ada APBD perubahan lagi. Namun, itu juga pihaknya belum dapat pembicaraan secara resmi.“Soal memakai Pergub juga kami belum dengar, dan yang jelas di APBD Perubahan ini kami (DPRD) dibohongi oleh TAPD,” ujarnya.
Lanjut politisi Gerindra ini, pihaknya merasa dibohongi, karena TAPD sering mengaku APBD perubahan sementara di evaluasi Mendagri. Tetapi kenyataannya dokumen tersebut tidak masuk sampai saat ini. “ Artinya ini TAPD Pemprov lalai dalam hal ini, karena kami sahkan dokumen itu sesuai waktu penetapan, ternyata fakta TAPD tak melaksanakan itu sesuai penatapan tanggal dan waktu untuk ke Kemendagri,” jelasnya.
Apalagi pihaknya juga turut langsung melakukan kroscek di Kemendagri dan juga menemukan betul dokumen itu tak masuk. Sehingga itu pihaknya merasa dibohongi. “Apalagi data-data penyusunan dokumen APBD perubahan juga kami minta tak pernah diberikan oleh TAPD,” ungkapnya.(ril/FM)
