Klikdua.com, TERNATE – Penyertaan modal peme rintah daerah (Pemda) kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan pada tahun 2024. Bank ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Ternate.
Ekonom dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, DR. Irfan Zam Zam menyampaikan, hasil pengelo laan kekayaan daerah yang dipisah kan pemerintah kota (Pemkot) Ter- nate hanya mengharapkan BPRS. Yang lain tak punya profit jelas.
“BPRS selama ini memberi kontribusi Rp 2,8 miliar jadi kalau stagnan Rp 3 miliar dari yang direncanakan Rp 5 miliar,” katanya, di gedung parlemen Ternate, di Kalumata Puncak, Ternate Selatan, Sabtu (25/11/2023).
Tenaga ahli Banggar DPRD Kota Ternate mengatakan hal itu usai bedah RAPBD Kota Ternate tahun 2024. Badan Usaha Milik Daerah Pemkot Ternate yang bisa diandalkan saat ini hanya PT. BPRS Bahari Berkesan
“Penyertaan modal pemerintah dae rah ke BPRS Bahari Berkesan Rp 3 miliar itu kecil. Awal harusnya senilai Rp 5 miliar karena bank BPRS tersebut ada penerimaan pembiayaan dari pihak ketiga,” jelasnya.
Otomatis retribusi laba dari BPR ke PAD cukup tinggi. “Hasil pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisah kan nilai tinggi itutorang harapkan Rp 3 sampai Rp 5 miliar dan berapa tahun,minimal tiga tahun karena dia punya profit cukup tinggi,” ujarnya.
Tiga tahun suntikan dana Pemkot ke BPRS bisa Rp 5 miliar sesuai kon disi keuangan daerah.”Kondisi keua ngan kota Ternate sehat karena ada penerimaan dana bagi hasil kurang bayar di tahun 2023 sesuai PMK nomor 90 tahun 2023,” lanjutnya.
Dana bagi hasil kurang bayar itu, ungkap Irfan, kalau hitungannya bersih Rp 48 miliar lebih. Karena sudah dikurangi lebih bayar atau pemerintah pusat bayar ke daerah lebih, maka kewajiban daerah wajib kembalikan ke pusat.
Ekonom dari Universitas Khairun /(Ukhair) Ternate bilang, kalau itu pengakuan pendapatan di tahun 2023. Tapi kalau digunakan tahun depan bisa (SILPA). Dana tersebut lebih baik jangan paksakan peng- gunaan di tahun 2023.
“Kalau rencana kemarin APBD kita defisit. Belanja yang belum terbayar dia bisa bayar. Tapi dana tersebut masuk rata-rata akhir Desember, kondisi tidak mungkin lagi. Sehing ga dia terbawa ke SILPA 2024,” ungkapnya.
