Dihadiri 4 Provinsi, Ini Tujuan BPBD Provinsi Maluku Utara Gelar Rakor Triwulan II

Suasana Rapat Kordinasi Berlangsung

KlikDua.Com

Ternate – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Kordinasi triwulan II tingkat provinsi bertempat di Hotel Bela Ternate, Senin 30 Oktober 2023.

Dalam rapat tersebut terdiri dari 4 provinsi dibawah regional wilayah 3, diantaranya Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sementara kegiatan ini dirangkum menjadi 1 kegiatan rapat di tingkat nasional bersama BPBD Provinsi maupun kabupaten.

Kordinator Bidang Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, Robert irwan kegiatan ini juga untuk fasilitas penguatan ketangguhan masyarakat desa dengan tujuannya untuk menciptakan masyarakat memahami kemandirian terkait kesiapsiagaan apabila terjadi penanggulangan bencana sehingga diharapkan.

Ia menyebutkan, progres kegiatan ini juga khususnya di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

Sementara Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Maluku Utara, Taufik Abbas menyampaikan dari aspek geologis dan geografis Provinsi Maluku Utara memiliki ciri khas yang kaya akan potensi sumber daya alam sekaligus rentan terhadap rencana, baik secara alam maupun non alam.

Lanjut Taufik, Penyelenggaran penanggulangan bencana perwujudan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

Ia bahkan menyebutkan, pendekatan terpadu ini memerlukan sinergi dalam mengkoordinasikan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

lebih lanjut, Taufik, dalam hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaran penanggulangan bencana.

” jadi tanggung jawab itu meliputi pengurangan resiko bencana, perlindungan masyarakat menjamin pemenuhan hak masyarakat dan potensi, pemulihan dampak bencana, pengalokasian angaran siap pakai, serta dalam pengelolaan sumber daya bantuan bencana,” bebernya.

Taufik (Red-mengakhiri), disamping itu masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggara penanggulangan bencana sebagaimana di atur dalam pasal 26 dan pas 27.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *