Ternate – Terhentinya pelayanan tol laut dengan kapal KM. Kendhaga Nusantara 9 rute Surabaya – Bobong, kurang lebih 5 bulan tanpa alasan yang jelas dari pihak pengelola tol laut yakni PT. Djakarta Lloyd, kini mendapat sorotan publik tidak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Pembina LSM LIRA Malut, Said A. Alkatiri, kepada media ini Jum’at, (27/10), menyampaikan bahwa tol laut merupakan program strategis nasional Presiden RI, dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat di pelosok Nusantara. Oleh karena itu jika pihak pengelola tol laut dalam hal ini PT. Djakarta Lloyd, yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dimaksud tidak maksimal, maka pusat sudah seharusnya memberhentikan dan memberikan pinalti pada pihak pengelola tol laut tersebut.
Bahwa berdasarkan peraturan presiden Nomor: 27 tahun 2021, tentang penyelenggaraan kewajiban publik untuk angkutan barang dari dan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan secara spesifikasi tol laut merupakan program penunjang logistik laut dengan menghubungkan pelabuhan – pelabuhan Nusantara, yang di selenggarakan oleh Dirjen perhubungan laut kementerian perhubungan melalui direktorat lalulintas angkutan laut,” terangnya.
Lanjut Said, jika persoalan ini tidak disikapi dengan cepat oleh pihak PT. Djakarta Lloyd selaku yang diberikan kepercayaan dalam mengelola tol laut rute Surabaya – Bobong, maka pihaknya akan menyurat ke Presiden dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan laut, guna menindak lanjuti hubungan kerjasama tersebut, dikarenakan ini dinilai sangat merugikan masyarakat pengguna jasa tol laut terutama pengusaha UMKM di wilayah Pulau Taliabu.
“Hal ini harus ditindak tegas oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan laut, dikarenakan pihak PT. Djakarta Lloyd seakan cuek dengan kondisi force majeur dan trebel enginering kapal-kapal tua yang melayari rute dimaksud. Sehingga kondisi ini sangat berdampak pada masyarakat kecil, UMKM baik pengusaha besi tua, bahan makanan, bahan bangunan, serta komoditi kopra, cengkih, kayu olahan, dari dan Surabaya-Bobong,” beber Said.
Sementara itu Lasidin, salah satu pengguna tol laut kepada media ini, menegaskan bahwa dengan pelayanan tol laut yang kurang maksimal ini, sebaiknya rute bobong surabaya digantikan dengan kapal PELNI, sebab tol laut yang dikuasai pihak swasta ini dinilai tidak mampu melakukan pelayanan, dan terkesan masa bodoh dengan problem kebutuhan hidup masyarakat pesisir yang ada di Pulau Taliabu.
Ia juga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan laut, serta pemerintah daerah yakni Gubernur Malut dan Bupati Pultab, agar pelayanan pada rute ini sebaiknya ditambah sehingga menjadi dua kali dalam sebulan, dikarenakan selama ini pelayanannya hanya sekali sebulan, hal ini demi menjaga stabilitas perekonomian masyarakat di Taliabu,” ujarnya.
Terpisah operator PT. Djakarta Lloyd, Asep Heryadi, saat dikonfirmasi via WhatsApp, mengaku bahwa pihaknya pada awal bulan Oktober kemarin, telah melakukan pelayanan kembali dengan mendatangkan kapal pengganti, sebab kapal yang melakukan pelayanan awal sementara mengalami kerusakan dan saat dalam perbaikan.
“Kami tetap melakukan pelayanan menggunakan kapal pengganti yakni MV. Illannur, dikarenakan KM. Kendhaga Nusantara 9 saat ini dalam tahapan perbaikan,” ungkapnya.