Kejari Halteng Didesak Usut Tuntas Kasus Dugaan Penjualan Lahan Mangrove Milik Pemerintah

Klikdua.com, Ternate – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara kembali menyoroti kasus dugaan penjualan lahan mangrove milik pemerintah.

Lahan mangrove tersebut diduga kuat telah dijual Kades Wale, Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sekertaris KNPI Maluku Utara, Sahmir Jahum menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi pada 8 Juli 2023 kemarin di Desa Wale, dibenarkan warga bahwa lahan hutan mangrove di desa tersebut telah dijual kepada PT IWIP dengan harga fantastis, mencapai dugaan miliaran rupiah.

Ini disampaikan warga dalam rapat hering antara pemerintah desa melalui BPD Desa Wale, KNPI Maluku Utara, para tokoh pemuda dan tokoh agama bertempat di salah satu halaman rumah warga di desa setempat.

“Ternyata semua warga membenarkan bahwa lahan mangrove milik pemerintah, telah dijual dan bahkan tidak ada pemberitahuan di BPD Desa Wale oleh kepala Desa,” ungkap Sahmir, Selasa (11/7/2023).

” Warga bahkan sangat mengharapkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, untuk segera mengusut tuntas masalah tersebut hingga ada efek jerah bagi pelaku,” sambungannya.

Sementara dalam penelusuran wilayah lahan hutan mangrove, dikatakan Samir bahwa telah ditemukan plang yang bertuliskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kehutanan.

Di mana telah diatur berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013 pasal 112 ayat 1 huruf V, jika melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, pidana 1 tahun sampai 5 tahun penjara dan denda Rp 500. 000.000. pasal 84 ayat 1 orang perseorang yang dengan sengaja membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang memotong atau membelah pohon dikawasan tanpa izin pejabat yang berwenang. Pidana 1 tahun sampai 5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000.

Selain itu menurut Samir jika plang dipasang, tentunya lahan wilayah mangrove milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu masuk hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya.

Lanjut dia, hal ini bahkan diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 73 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta sanksi pidana Pasal 98 ayat 1 dan 99 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Olehnya itu, KNPI Maluku Utara meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah untuk segera mengusut kasus tersebut, dan apabila pekan depan belum ada penetapan tersangka. KNPI secara kelembagaan akan melaporkan masalah penjualan lahan hutan mangrove di Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, karena ini fatal sudah memenuhi unsur bahwa lahan hutan magrove milik pemerintah tidak bisa diperjualbelikan,” tandasnya.(***)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *