Kasus Penyerangan OTK di Halmahera Dilaporkan ke Mabes Polri

Klikdua.com, Jakarta – Organisasi mahasiswa Maluku Utara di Jakarta secara resmi melaporkan insiden penyerangan Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halamhera Timur ke Markas Besar Kepolisian Republik Indoenesia (Mabes Polri) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Laporan itu disampaikan langsung Alnugrasyah Asri, Ketua Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (FORMAPAS) Jabodetabek dan Hamdan Halil, Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek, pada Selasa (27/6/2023).

Mereka secara resmi meminta perhatian negara dalam hal ini Mabes Polri dan DPR-RI terhadap aksi teror yang meresahkan warga dua kabupaten di Maluku Utara tersebut.

Alnugrasyah dalam rilisnya mengharapkan Kapolri dan DPR-RI melalui komisi III memberikan perhatian khusus terhadap penangan kasus pembunuhan dan teror yang terkesan bertele-tele, tidak professional, lamban dan tidak memberikan jaminan rasa keadilan.

“Sangat disayangkan, kasus pembunuhan dan teror ini seperti perayaan tahunan yang terus terjadi. Bahkan pada dua hari terakhir berturut-turut peristiwa ini terjadi di Desa Damuli Patani Timur dan Desa Dote Weda Timur, Halmahera Tengah,” ujarnya.

Kasus pembunuhan dan teror ini telah menyita perhatian publik secara luas, namun institusi kepolisan baik Polda Maluku Utara maupun Polres Halmahera Tengah belum menunjukan sikap cepat dan sigap dalam memburu pelaku yang diduga kuat berlalu-lalang di Hutan Halmahera.

“Akibatnya, masyarakat di kampung-kampung bersiap siaga untuk menggunakan caranya sendiri menyisir hutan. Padahal perlu ada tim gabungan yang melibatkan unsur Polri dan TNI bersama masyarakat, sehingga peristiwa ini tidak berujung konflik di bumi Fagogogru,”ungkapnya.

Sementara, Hamdan Halil, Ketua Umum PB FORMMALUT Jabodetabek menyampaikan, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo perlu mengevaluasi menyeluruh dan segera mencopot Polda Maluku Utara dan Kapolres Halmahera Tengah.

“Maraknya pembunuhan dan teror ini adalah bagian dari kegagalan institusi Polri di tingkat daerah yang masih menggap kasus ini adalah perkara biasa-biasa saja, sehingga terkesan ditangani dengan cara biasa-biasa saja. Sampai kapan pembunuhan dan teror ini berakhir kalau penanganan hukumnya tidak berani, lalai dan terkesan melakukan pembiaran,” tanya Hamdan.

Halmahera Tengah dan Halmahera Timur adalah dua kabupaten yang memberikan devisa besar ke negara dengan kehadiran PT IWIP, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Antam Tbk berserta puluhan perusahaan tambang lainnya.

“Sepatutnya berbarengan dengan jaminan kemaman sosial dan keselamatan masyarakat, mengakses sumber-sumber penghidupanya dari ancaman teror dan pembunuhan,” tandasnya.

Hamdan menambahkan, pihaknya bakal mendatangi Komnas HAM dan Menkopolhukam untuk menyampaikan tuntutan serupa.(apin)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *